POLITIK PEMERINTAHAN

1.	PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
2.	ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
3.	PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
4.	PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER
6.	Analisis kelayakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon
7.	STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
8.	KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA
9.	ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK
10.	ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG
11.	ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI
12.	DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARATEFEKTIVITAS ORGANISASI
13.	EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
14.	EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY
15.	evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
16.	KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
17.	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG
18.	KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA
19.	KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
20.	ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah)
21.	pelaksanaan fungsi DPRD Kepulauan Riau dalam membentuk pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau
22.	Evaluasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam Proses Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Perda Kabupaten Siak)
23.	HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
24.	Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru
25.	KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI
26.	ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI
27.	KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)
28.	ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS DAYAK-MADURA DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH
29.	Analisis kinerja pelayanan Kantor Pertanahan, studi kasus proses pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
30.	Analisis bentuk New Public Management di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan otonomi daerah
31.	KEMANDIRIAN PENGELOLAAN MUTASI PNS ANTAR DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
32.	PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN” (Kajian diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003)
33.	PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
34.	RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi dan Efisiensi dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong)
35.	Pengaruh Pengawasan Oleh Partai Politik Terhadap Kinerja Anggota Fraksi di DPRD (Studi Pengawasan di DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)”
36.	PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
37.	Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah
38.	Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air Bersih Kab. Sukabumi (Setelah Pembaharuan sistem organisasi)
39.	Kinerja DPRD Kabupaten Manggarai(suatu tinjauan pada aplikasi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan)
39.	Program Kemitraan Rumah Sakit Umum Kabupaten Karimun
40.	identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
41.	ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
42.	UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
43.	ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
44.	PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR
45.	ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
46.	ANALISIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN (STUDI TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR)
47.	KOMITMEN ORGANISASI POLITIK PADA PARTISIPASI PEREMPUAN DI JAWA TIMUR
48.	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
49.	KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO
50.	ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN MENJADI ANDALAN PENDAPATAN DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT
51.	POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
52.	Kinerja Kantor Pasar Dalam Mengoptimalisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Dairi
53.	POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN
54.	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Tangerang
55.	MANAJEMEN STRATEGIS UNTUK OPTIMALISASI KINERJA PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN PASIR